Surabaya, Warta Pertiwi – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi melantik Rini Indriyani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Surabaya beserta jajaran di Lobby Lantai 2 Balai Kota, Senin (8/12/2025). Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik terpadu di tingkat masyarakat.
Pelantikan tersebut menindaklanjuti Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pos Pelayanan Terpadu akan mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam kegiatan Posyandu, yang sebelumnya lebih berfokus pada kesehatan balita.
“Untuk Pos Pelayanan Terpadu ini, lebih mencakup banyak hal mulai dari pendidikan, sosial, ketertiban umum sampai perlindungan masyarakat,” jelas Wali Kota Eri.
Ia menambahkan, Pos Pelayanan Terpadu akan disinergikan dengan program Kampung Pancasila yang dipusatkan di Balai RW. Menurutnya, kedua program memiliki tujuan yang sama dan dapat saling melengkapi.
“Pos Pelayanan Terpadu ini tidak lain adalah Sekretariat Kampung Pancasila, sehingga Balai RW menjadi pusat pergerakan semua program,” imbuhnya.
Dalam pelaksanaannya, Tim Pos Pelayanan Terpadu akan berpegang pada konsep Satu Data yang terkoneksi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data akurat per RW akan digunakan untuk memantau kesejahteraan masyarakat secara real-time, termasuk pengawasan anak usia sekolah melalui penetapan jam malam bagi pelajar, serta pemantauan imunisasi, pencegahan stunting, dan gizi buruk.
Sementara itu, Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu, Rini Indriyani, memaparkan peran Posyandu Terpadu sesuai enam SPM:
– Pendidikan: mendukung PAUD, literasi, dan edukasi digital.
– Kesehatan: pelayanan sepanjang siklus hidup, imunisasi, gizi, dan penyuluhan.
– Pekerjaan Umum: edukasi air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
– Perumahan Rakyat: identifikasi rumah tidak layak huni dan edukasi lingkungan sehat.
– Ketentraman & Perlindungan Masyarakat: kesiapsiagaan bencana dan penguatan keamanan lingkungan.
– Sosial: pendataan masyarakat tidak mampu dan fasilitasi bantuan sosial.
Rini menegaskan bahwa Surabaya sudah melaju lebih cepat karena enam poin SPM tersebut telah dijalankan. Ia juga menyoroti peran Kader Surabaya Hebat (KSH) dan PKK sebagai ujung tombak pergerakan masyarakat, dengan satu kader membina 20 rumah.
“Integrasi ini diharapkan dapat memastikan tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan layanan dasar seperti imunisasi, pendidikan, dan perlindungan sosial,” pungkasnya. (id@)
