SURABAYA, WARTA PERTIWI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar Media Briefing Triwulan II 2026, pada hari Senin (22/6/2026) bertema “Sinergi Memperkuat Stabilitas untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi Jawa Timur dalam Mewujudkan Indonesia Tangguh dan Mandiri”.
Acara yang berlangsung di Kantor OJK Jawa Timur ini menegaskan komitmen antar-lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan bahwa perekonomian Jatim tetap tangguh meski dunia diliputi perlambatan ekonomi dan konflik geopolitik. Rapat Dewan Gubernur BI pada 17–18 Juni 2026 memutuskan kenaikan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% sebagai langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi dalam target 2,5 ± 1%.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2026 tercatat 5,96% (yoy), meningkat dari 5,85% pada triwulan sebelumnya. Inflasi Mei 2026 sebesar 3,49% (yoy) juga terkendali berkat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sepanjang 2026, ekonomi Jatim diperkirakan tumbuh 4,9–5,7% dengan dukungan konsumsi rumah tangga, investasi, proyek strategis, serta ekspor.
Direktur OJK Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, menegaskan sektor jasa keuangan tetap menjadi penopang penting perekonomian daerah. Hingga April 2026, penyaluran kredit mencapai Rp628,02 triliun dan dana pihak ketiga Rp840,77 triliun. Investor pasar modal di Jawa Timur tumbuh menjadi 2,99 juta SID, terbesar ketiga nasional, sementara pembiayaan UMKM mencapai Rp230,93 triliun.
OJK juga aktif memperkuat literasi dan inklusi keuangan dengan 4.170 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 1,02 juta peserta. Bersama Satgas PASTI, OJK mengembangkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) untuk mempercepat penanganan penipuan keuangan.
Selain itu, OJK mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui Program PED. Tahun ini, fokus diarahkan pada ekosistem susu sapi perah di Malang Raya dengan pendekatan closed loop ecosystem dan digitalisasi koperasi melalui sistem ERP.
Sinergi BI, OJK, LPS, Kemenkeu, dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur melaporkan kinerja solid APBN Regional hingga 31 Mei 2026 dengan surplus besar mencapai Rp57,56 triliun. Surplus ini mencerminkan ketahanan ekonomi Jawa Timur yang tetap kokoh di tengah ketidakpastian global.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim, Max Darmawan, menyampaikan bahwa pendapatan negara telah mencapai Rp106,08 triliun atau 35,13% dari target APBN, tumbuh 7,33% (yoy). Penerimaan pajak neto tumbuh 16,24% (yoy) dengan realisasi Rp46,86 triliun, ditopang oleh PPh Badan Rp7,3 triliun dan PPN/PPnBM Rp22,11 triliun.
Industri pengolahan menjadi kontributor utama dengan penerimaan bruto Rp29,10 triliun, disusul sektor perdagangan yang tumbuh 15,72% (yoy). Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp55,48 triliun, sementara PNBP tumbuh 9,55% dengan capaian Rp3,74 triliun.
Dari sisi belanja, Kanwil DJPb Jawa Timur mencatat realisasi Rp48,52 triliun atau 42,92% dari pagu. Belanja modal melonjak 247,73% (yoy) menjadi Rp3,04 triliun, digunakan untuk pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan guna memperkuat konektivitas serta ketahanan pangan. Transfer ke Daerah (TKD) juga terealisasi Rp29,96 triliun atau 46,76% dari pagu, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menegaskan bahwa penjaminan simpanan perbankan tetap stabil. Secara nasional, hingga April 2026, 99,94% rekening bank umum dan 99,98% rekening BPR/BPRS dijamin penuh hingga Rp2 miliar.
Di Jawa Timur, LPS menjamin 99,95% rekening bank umum (71,3 juta rekening) dan 99,98% rekening BPR/BPRS (2,5 juta rekening). LPS juga tengah mempersiapkan program penjaminan polis asuransi dengan penguatan regulasi, SDM, dan teknologi informasi.
Bambang menekankan pentingnya penguatan keamanan siber, terutama di bank dan lembaga keuangan skala kecil. LPS bersama OJK dan anggota KSSK lainnya juga memperluas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk memetakan akses keuangan masyarakat. Saat ini masih terdapat 15 juta penduduk usia produktif yang belum memiliki rekening perbankan, sehingga inklusi keuangan akan terus didorong agar masyarakat dapat memanfaatkan program prioritas pemerintah secara lebih efektif.
Editor: Ida
