WARTA PERTIWI.COM, SURABAYA – Pemerintah terus memperkuat arah pembangunan nasional yang berlandaskan isu kependudukan dengan menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 dan penyusunan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Regional III. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (12 Juni 2025).
Kegiatan strategis ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah. Di antaranya, Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Ir. Joko Irianto, M.Si., Inspektur Utama BKKBN Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri.
Turut hadir pula para Kepala Perwakilan BKKBN dari empat provinsi yakni Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, serta Kepala Bappeda dari kabupaten/kota di Jawa Timur dan provinsi lainnya.
Internalisasi PJPK ini menjadi langkah kunci dalam memastikan isu kependudukan tidak hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan, melainkan menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan nasional dan daerah. Upaya ini dipandang penting sebagai respons nyata atas tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa mendatang, termasuk dalam menghadapi dinamika demografi dan peningkatan kualitas SDM.
Dalam sesi jumpa pers, Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menekankan bahwa setiap penambahan jumlah penduduk harus diikuti dengan penghitungan kebutuhan layanan dasar secara cermat dan akurat.
“Setiap penambahan satu penduduk memiliki korelasi langsung terhadap kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan fasilitas umum. Tanpa penghitungan yang matang, akan muncul persoalan serius seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketidakstabilan sosial-ekonomi dan politik,” ujar Prof. Budi.
Beliau menambahkan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memicu efek domino yang merugikan, termasuk meningkatnya kriminalitas, premanisme, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan berbasis data kependudukan dinilai sebagai kunci utama.
Sebagai contoh, apabila terjadi pertambahan penduduk sebanyak 30 ribu orang per tahun di suatu daerah, maka perangkat daerah, khususnya dinas ketenagakerjaan, harus mampu menyediakan minimal 30 ribu lapangan pekerjaan baru setiap tahun.
“Jika kepala dinas ketenagakerjaan tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, kepala daerah harus mengevaluasi dan menempatkan pejabat yang lebih kompeten,” tegas Prof. Budi.
Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 ini disusun sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju. Salah satu indikator penting yang ditargetkan adalah penurunan tingkat pengangguran hingga di bawah 5 persen.
“Negara maju bukan hanya dinilai dari besarnya PDB, tetapi dari kemampuannya mengelola pertumbuhan penduduk secara terintegrasi di berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, investasi, pendidikan, hingga kesehatan,” imbuhnya.
Selain aspek ekonomi, Prof. Budi juga menyoroti pentingnya pembangunan keluarga sebagai fondasi utama ketahanan sosial nasional. Untuk itu, BKKBN meluncurkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) guna mengatasi maraknya fenomena keluarga tanpa kehadiran figur ayah (fatherless family).
“Saat ini, terdapat sekitar 30 persen keluarga di Indonesia yang fungsi ayahnya tidak berjalan maksimal. Padahal, keluarga yang kuat akan melahirkan negara yang kuat. GATI hadir untuk mengembalikan peran ayah sebagai pengayom dan pembimbing dalam keluarga,” jelas Prof. Budi.
Sebagai penutup, Prof. Budi menekankan pentingnya penerapan indikator kinerja (KPI) berbasis kependudukan bagi seluruh kepala daerah dan perangkat daerah terkait.
“Kepala daerah yang tidak mampu mengelola pertumbuhan penduduk di wilayahnya, harus siap dievaluasi secara objektif. Jika perangkat daerah tidak dapat memenuhi target kinerja, maka harus digantikan dengan yang lebih mampu,” pungkas Prof. Budi.
Dengan adanya peta jalan ini, diharapkan pembangunan berwawasan kependudukan dapat terus diperkuat sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045, demi mewujudkan kesejahteraan seluruh penduduk secara berkelanjutan.(*/id@)
