SURABAYA, WARTA PERTIWI – Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Keahlian DPR RI melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang RM Soemantri Gedung Rektorat, Kamis (2/4).
Kerja sama ini langsung diimplementasikan dengan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) terkait Uji Konsep Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Penandatanganan dilakukan oleh Rektor Unitomo, Prof. Dr. Siti Marwiyah, bersama Kepala Pusat Perancang UU Bidang Polhukam Badan Keahlian DPR RI, Novianto Murti Hantoro.
Dalam sambutannya, Prof. Siti Marwiyah menegaskan pentingnya keterlibatan kampus dalam proses legislasi. “Kerja sama ini adalah langkah nyata Unitomo untuk memberikan kontribusi pemikiran akademis yang kritis dan solutif terhadap penyusunan RUU PSDN, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar memiliki landasan kuat baik secara yuridis maupun sosiologis,” ujarnya.
Novianto Murti Hantoro menyambut baik antusiasme akademisi Unitomo. Menurutnya, masukan dari kampus sangat dibutuhkan agar draf perubahan UU PSDN lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika pertahanan saat ini. “Sinergi ini memastikan setiap tahapan perancangan undang-undang didukung oleh data dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
FGD turut menghadirkan pandangan pakar dari berbagai pihak, termasuk akademisi UNTAG Surabaya, Dr. Demas Brian, serta narasumber penanggap dari Kodam V/Brawijaya, Komando Pendidikan Marinir, PT PAL, hingga KontraS Surabaya. Diskusi difokuskan pada pasal-pasal krusial dalam UU PSDN agar penguatan pertahanan negara tetap selaras dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia.
Sinergi Unitomo dan DPR RI ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan dalam melahirkan produk hukum berkualitas tinggi yang berpijak pada kajian akademis dan kebutuhan bangsa.
Editor: Ida
