Gresik, Warta Pertiwi – Ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (DPC SP/SB) di bawah payung Sekretariat Bersama (SEKBER) Gresik menggelar aksi damai di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Selasa (25/11/2025). Sebanyak 820 massa dari empat zona wilayah bergerak secara terkoordinasi menyuarakan tuntutan strategis terkait kesejahteraan buruh dan stabilitas iklim investasi di Kabupaten Gresik.
Meski melibatkan jumlah massa yang besar, aksi yang dipimpin Presidium SEKBER Gresik Agus Salim bersama tokoh serikat lainnya, Imam Syaifudin (Ketua Konfederasi SPSI/Anggota Komisi IV DPRD Gresik), berlangsung tertib tanpa insiden. Keberhasilan ini tak lepas dari pola pengamanan humanis aparat gabungan TNI-Polri.
Wakapolres Gresik Kompol Shabda Purusha Putra menegaskan dalam apel pengamanan bahwa tugas aparat adalah memberi pelayanan, bukan membatasi ruang demokrasi buruh. “Pengamanan ini untuk memberikan pelayanan agar aksi dapat berjalan tanpa korban, baik materi maupun jiwa,” ujarnya. Aparat pun diinstruksikan tidak membawa senjata api, menjaga emosi, dan bertindak sesuai SOP.
Di Ruang Putri Cempo, perwakilan 12 Ketua DPC SP/SB SEKBER Gresik berdialog dengan jajaran pemerintah, di antaranya Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir, Kadisnaker Zainul Arifin, serta Wakapolres Gresik. Dalam forum tersebut, buruh mengajukan tuntutan utama:
– Rekomendasi kenaikan UMK 8,5–10%.
– Penguatan program Unit Reaksi Cepat (URC) dengan anggaran operasional 2026.
– Pemerintah hadir mencegah PHK massal akibat kepailitan perusahaan.
– Prioritas SDM lokal dalam perekrutan tenaga kerja, termasuk di KEK JIIPE.
– Perbaikan layanan UHC dan prosedur LP Laka Lantas bagi pekerja.
Bupati Gresik menyambut positif aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen Pemkab menjaga iklim investasi sekaligus memperhatikan hak buruh. Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir bahkan menyatakan kesiapan legislatif menanggung anggaran URC dan perayaan Mayday 2026.
Sebagai bentuk transparansi, Bupati langsung menemui massa di halaman kantor Pemkab. Ia menyampaikan hasil dialog, termasuk penindakan perusahaan pelanggar hak normatif, komitmen mencegah PHK akibat kepailitan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta peningkatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif.
Aksi buruh kali ini menjadi contoh nyata bahwa pengamanan humanis, dialog terbuka, dan komunikasi dua arah mampu menciptakan ruang penyampaian aspirasi yang efektif tanpa mengganggu ketertiban umum. Sinergi antara buruh, pemerintah, dan aparat keamanan menunjukkan bahwa perjuangan kesejahteraan tenaga kerja dapat berjalan berdampingan dengan upaya menjaga stabilitas iklim investasi di Kabupaten Gresik. (id@)
