SURABAYA, WARTA PERTIWI – Pemerintah Kota Surabaya resmi menerapkan kebijakan baru berupa Beasiswa Pemuda Warga Kota Surabaya yang dialihkan menjadi Bantuan Sosial (Bansos) bagi siswa SMA/SMK/MA sederajat di sekolah swasta. Kebijakan ini tertuang dalam Perwali Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa, sekaligus tindak lanjut atas Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur mengenai larangan penarikan biaya di SMA negeri.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa bantuan pendidikan tidak lagi diberikan ke sekolah negeri karena sudah ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kalau saya memberikan bantuan di negeri berbenturan dengan surat edaran ini, sehingga kami konsentrasi ke swasta. Karena negeri itu tanggung jawab provinsi,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).
Rincian Kebijakan Baru
– Bansos pendidikan: Rp350 ribu per anak per bulan, disalurkan langsung ke rekening sekolah swasta.
– Tambahan bantuan: seragam putih abu-abu, seragam pramuka, dan sepatu untuk siswa swasta maupun negeri.
– Sasaran utama: keluarga miskin, pra miskin, yatim, piatu, dan yatim-piatu, khususnya yang masuk Desil 1–5 (prioritas Desil 1 dan 2).
– Tujuan: menjamin keberlangsungan pendidikan, meringankan beban orang tua, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya.
Kepala Bapemkesra Surabaya, Arief Boediarto, menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan agar dana benar-benar digunakan untuk biaya pendidikan siswa. “Sekarang uang itu langsung masuk ke rekening sekolah, sehingga keberlangsungan pendidikannya tidak terganggu, dan sekolah tidak boleh lagi memungut iuran lain,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya telah melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah negeri dan swasta bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jatim pada September dan November 2025.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Surabaya berharap tidak ada lagi siswa dari keluarga miskin yang terbebani biaya sekolah, sekaligus memperkuat intervensi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di kota.
Editor : Ida
