Surabaya, Warta Pertiwi – Di tengah era disrupsi digital, kehadiran kecerdasan buatan (AI) dalam komunikasi publik menjadi keniscayaan. Teknologi ini kini digunakan dalam berbagai fungsi, mulai dari merancang narasi kebijakan, merespons keluhan masyarakat, hingga menyusun strategi kampanye perubahan perilaku.
Namun, menurut Aulia Dikmah Kiswahono, Pranata Humas Ahli Pertama dari Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, tantangan utama bukan sekadar bagaimana menggunakan AI, melainkan bagaimana menjaga agar komunikasi publik tetap memiliki roh kemanusiaan.
“AI mungkin bisa bicara, tapi hanya manusia yang bisa benar-benar menyentuh hati,” tegas Aulia saat menjadi narasumber bedah buku Antologi Transformasi Kehumasan di Era AI dan Literasi Kesehatan Kehumasan.
UNESCO dalam Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence 2024 di Slovenia menekankan pentingnya pendekatan etis, transparan, dan berpusat pada manusia dalam pemanfaatan AI, khususnya di sektor publik. Melalui inisiatif bersama G7, UNESCO juga menyoroti perlunya tata kelola AI yang mempertimbangkan hak asasi manusia, privasi, dan keberagaman budaya.
Dalam konteks keluarga Indonesia, komunikasi tidak sekadar transfer informasi, tetapi juga melibatkan nilai tradisional, emosi, dan kepercayaan. Aulia menegaskan, pesan tentang parenting, kesehatan reproduksi, atau 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tidak bisa hanya disampaikan oleh sistem otomatis.
“Risikonya bukan hanya kehilangan makna, tetapi juga degradasi nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya. Kamis (17/12/2025)
Profesor Shoshana Zuboff dari Harvard dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism (2019) juga mengingatkan bahwa teknologi yang lepas dari kontrol manusia dapat mengubah cara kita berinteraksi secara fundamental.
Data dan Fakta
– Reportal 2024: 139 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia (49,9% populasi).
– Kominfo 2023: 93,52% remaja aktif menggunakan media sosial, dengan WhatsApp sebagai platform dominan.
Fenomena ini membuka peluang besar pemanfaatan chatbot dan AI dalam komunikasi publik yang menyasar keluarga. Namun, muncul keraguan mendasar: mampukah mesin memahami konteks emosional dan nilai budaya dalam keluarga?
Dalam program Bangga Kencana yang diusung BKKBN, penerapan Human in the Loop (HITL) menjadi krusial. Pesan seputar keluarga berencana, kesehatan ibu-anak, maupun pendidikan seksual memerlukan sensitivitas budaya dan emosional yang hanya bisa dipahami manusia.
Aulia mencontohkan kampanye digital tentang ASI eksklusif. “AI mungkin mampu menyusun pesan medis yang tepat. Namun tanpa pemahaman atas tekanan sosial, tantangan ekonomi, atau stigma terhadap ibu bekerja, pesan itu bisa tidak relevan bahkan menyakitkan,” jelasnya.
Buku Antologi Transformasi Kehumasan di Era AI dan Literasi Kesehatan Kehumasan memuat 46 karya terpilih dari anggota Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas). Salah satunya tulisan Aulia berjudul Suara Tanpa Nurani: Menjaga Etika dan Cinta dalam Komunikasi Publik Berbasis AI di Ranah Keluarga.
Ketua Umum Iprahumas Indonesia, Fachrudin Ali, menambahkan: “Tantangan terbesar bukan sekadar mengadopsi teknologi, melainkan menjaga makna di tengah kebisingan data dan informasi artificial. Humas berperan penting meminimalisir distorsi dengan merawat narasi di ruang publik.” (Id@)