SURABAYA | WARTA PERTIWI – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka pendaftaran pendataan tenaga pertukangan sebagai bagian dari strategi memperluas kesempatan kerja bagi warga Kota Pahlawan. Melalui program ini, para pekerja tukang akan terdata secara resmi, memperoleh prioritas dalam pelatihan serta sertifikasi, dan mendapatkan akses lebih luas pada proyek-proyek pembangunan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan langkah tersebut sebagai upaya mendorong pergerakan ekonomi lokal sekaligus menekan angka pengangguran terbuka. “Saya membuka lowongan untuk pelatihan tukang yang ada di Surabaya. Saya minta ke Disperinaker Surabaya untuk buka lowongan,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Minggu (16/11/2025).
Data para tukang nantinya akan diintegrasikan dalam sistem aplikasi untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara akurat. “Nama-nama orang yang punya keahlian tukang akan masuk terdaftar dan muncul di aplikasi,” jelasnya.
Cak Eri juga menekankan kewajiban seluruh kontraktor pemenang tender proyek Pemkot Surabaya untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. “Kontraktor yang menang harus mengambil tukang dari Surabaya. Kalau semua sudah bekerja dan masih kurang, baru boleh mengambil dari luar,” tegasnya.
Pemkot Surabaya juga memberlakukan sanksi tegas bagi praktik curang, terutama terkait pinjam KTP. Baik tukang maupun kontraktor yang melanggar akan langsung dikenai blacklist. “Jangan sekali-sekali pinjam KTP. Kalau ada, tukangnya langsung saya blacklist, kontraktornya juga,” ujarnya.
Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2026 dengan tujuan memastikan setiap pembangunan dan investasi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Surabaya. Melalui APBD 2026, Pemkot Surabaya akan memisahkan lelang antara material dan tenaga kerja, terutama untuk proyek infrastruktur seperti paving dan saluran.
Program ini juga berkaitan dengan Padat Karya yang menempatkan tenaga kerja lokal sebagai penggerak utama, serta telah dikoordinasikan dengan LKPP. “Barangnya dilelang sendiri, tenaga kerjanya sendiri. Sehingga nanti ini akan jadi percontohan di Indonesia,” paparnya.
Saat ini, sedikitnya 400 warga telah mengikuti pelatihan tukang. Pendataan akan terus dibuka, termasuk bagi pemuda yang ingin meningkatkan keterampilan. “Saya minta dibuka di website lagi, siapa yang mau mendaftar silakan, termasuk anak-anak muda Surabaya,” kata Eri.
Program kerakyatan ini juga akan disupervisikan oleh KPK dan didampingi Kejati Jatim untuk memastikan transparansi. Pendaftaran dibuka bagi warga ber-KTP Surabaya berusia minimal 18 tahun dengan keahlian di bidang pertukangan, mulai dari mandor, kepala tukang, tukang, hingga pembantu tukang. Informasi lengkap dapat diakses melalui media sosial resmi Disperinaker Surabaya atau laman bit.ly/TukangSby25.(id@)
