KUPANG (NTT) | WARTA PERTIWI – Dampak perubahan iklim yang menjadi isu global mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Bersama ICRAF Indonesia pemprov terus mengajak semua komponen untuk masifkan gerakan pertumbuhan ekonomi hijau di Nusa Tenggara Timur.
Para pihak berkomitmen agar pengembangan sektor berbasis sumber daya terbarukan seperti pertanian, perkebunan dan perikanan serta turunannya dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan hidup.
Wujud komitmen ini ditandai dengan digelarnya lokakarya sosialisasi Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau & Peluncuran Sistem Informasi Perhutanan Sosial (SIPOPS).
Kepala Bapperida NTT, Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, MT mewakili Gubernur NTT, Melki Laka Lena saat membuka kegiatan lokakarya di Kupang pekan lalu menegaskan, Pemerintah NTT sangat berterima kasih kepada ICRAF Indonesia yang menjadi mitra dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di daerah ini.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa tutup mata terkait dampak perubahan iklim ini.
Apalagi Sekjen PBB António Guterres telah memberikan peringatan soal bahaya perubahan iklim dan mendesak dunia untuk bertindak sekarang.
SekjeN PBB menyerukan agar kegagalan dalam mengatasi krisis iklim bukanlah pilihan, sambil menekankan pentingnya keanekaragaman hayati dan upaya untuk mencegah dunia menuju “neraka iklim”.
Untuk itu, Alfonsus Theodorus meminta semua pihak berkolaborasi bekerja sama guna mengatasi adanya erosi dan kekeringan yang sudah melanda NTT sekarang ini.
Dengan komitmen dan kolaborasi multipihak, pemerintah NTT melangkah menuju pertumbuhan ekonomi hijau dengan menginisiasi penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Nusa Tenggara Timur
“Ini menjadi gerakan bersama. Mari bergandengan tangan wujudkan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera berkelanjutan,” pinta Alfonsus.
Pada tempat yang sama Direktur Cifor ICRAF Program Indonesia, Andree Ekadinata menegaskan kembali bahwa kerjasama dengan pemerintah NTT terkait ekonomi hijau sudah dimulai sejak 2021.
Kerjasama mendukung ekonomi hijau di NTT untuk ketahanan iklim sangat penting karena perubahan begitu besar bukan soal iklim tapi pola tanam dan panen sudah berubah.
Dia menambahkan saat ini diperlukan sebuah tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi secara lebih luas dari para pemangku kepentingan di Provinsi NTT dalam implementasi rencana pertumbuhan ekonomi hijau tersebut. (RIO)
